TeknoLogiz – Lonjakan pembangunan pusat data, yang menjadi tulang punggung utama industri kecerdasan buatan (AI) di Amerika Serikat, kini menghadapi gelombang perlawanan sengit. Negara bagian Georgia telah muncul sebagai episentrum perdebatan ini, di mana para legislator berupaya memberlakukan moratorium terhadap pembangunan fasilitas yang dikenal sangat haus energi dan air tersebut. Langkah ini dipicu oleh kekhawatiran yang kian memuncak dari masyarakat dan pegiat lingkungan mengenai dampak jangka panjangnya.
Legislator Demokrat negara bagian, Ruwa Romman, telah mengajukan rancangan undang-undang (RUU) yang mengusulkan penghentian sementara semua proyek pusat data hingga Maret tahun depan. Tujuan utama dari RUU ini adalah memberikan waktu yang cukup bagi pejabat di tingkat negara bagian, kabupaten, dan kota untuk merumuskan kebijakan regulasi yang komprehensif. Romman menegaskan bahwa pembangunan pusat data secara masif berpotensi "mengubah lanskap negara bagian kami secara permanen." Georgia bukan satu-satunya; Maryland dan Oklahoma juga sedang mempertimbangkan langkah serupa.
Situasi ini semakin mendesak setelah Komisi Layanan Publik Georgia, badan yang mengawasi perusahaan utilitas Georgia Power, bulan lalu menyetujui rencana untuk menyediakan tambahan 10 gigawatt energi dalam beberapa tahun mendatang. Ini merupakan permintaan listrik terbesar dalam sejarah komisi untuk rencana multi-tahun, yang sebagian besar didorong oleh kebutuhan pusat data dan akan dipasok dari bahan bakar fosil. Jumlah energi sebesar 10 gigawatt ini diperkirakan cukup untuk menyuplai sekitar 8,3 juta rumah tangga.
Pertumbuhan pusat data yang eksplosif ini terlihat jelas di wilayah metropolitan Atlanta, yang memimpin pembangunan pusat data di seluruh negeri pada tahun 2024. Akibatnya, setidaknya 10 kota di Georgia, termasuk pinggiran kota Atlanta seperti Roswell, telah memberlakukan moratorium pembangunan pusat data mereka sendiri. Fenomena serupa juga terjadi di setidaknya 14 negara bagian lain, menunjukkan meluasnya kekhawatiran ini. Bahkan, Senator independen Vermont, Bernie Sanders, bulan lalu mengusulkan moratorium nasional.
Kekhawatiran utama yang diangkat oleh warga dan aktivis mencakup beberapa aspek krusial. Salah satunya adalah dampak terhadap biaya listrik. Charles Hua, pendiri PowerLines, sebuah organisasi yang berfokus pada penurunan tagihan utilitas, menjelaskan bahwa di Georgia, perusahaan utilitas Georgia Power mendapatkan keuntungan dari investasi modal baru. Hal ini mendorong mereka untuk terus membangun pembangkit listrik baru, yang pada gilirannya menyebabkan tarif listrik Georgia melonjak sepertiga dalam beberapa tahun terakhir. Ironisnya, perusahaan tidak memiliki insentif untuk meningkatkan efisiensi jaringan listrik yang sebenarnya dapat menurunkan harga.
Selain itu, penggunaan air yang sangat besar oleh pusat data dan potensi hilangnya pendapatan pajak juga menjadi sorotan. Legislator Republik telah mengajukan RUU tahun ini untuk melindungi konsumen dari kenaikan tagihan utilitas dan mengakhiri keringanan pajak bagi pusat data. Sementara itu, seorang legislator Demokrat mengusulkan agar pusat data diwajibkan untuk mempublikasikan jumlah energi dan air yang mereka gunakan setiap tahun.
RUU yang diajukan Romman bukan hanya sekadar proposal kebijakan, tetapi juga memiliki implikasi politik yang signifikan. Romman, yang juga mencalonkan diri sebagai gubernur, menyatakan bahwa moratorium ini akan "memberikan waktu bagi warga Georgia untuk memilih mayoritas kursi Komisi Layanan Publik yang membuat keputusan akhir tentang proyek-proyek terkait energi." Georgia adalah salah satu dari 10 negara bagian yang memilih regulator utilitas mereka. Pemilihan November lalu membawa dua Demokrat progresif ke komisi beranggotakan lima orang itu, mengakhiri dominasi Republik yang berlangsung hampir dua dekade. Satu kursi lagi akan diperebutkan pada November mendatang.
Perhitungan politiknya jelas: jika komisi menjadi mayoritas Demokrat, diharapkan tidak akan lagi memberikan "stempel karet" pada permintaan listrik dari Georgia Power yang didorong oleh perusahaan teknologi yang ingin membangun pusat data. Peter Hubbard, salah satu anggota baru komisi, baru-baru ini menulis editorial yang menyatakan bahwa pemilih Georgia "melihat pusat data menerima keringanan pajak sementara tagihan listrik mereka naik. Mereka melihat komunitas lokal berjuang dengan persaingan pasokan air dan saluran transmisi tegangan tinggi yang mengurangi nilai properti." Ia menyimpulkan bahwa penolakan terhadap pusat data tumbuh karena warga Georgia menolak diperlakukan sebagai "kerusakan kolateral" oleh pertumbuhan pusat data yang tidak diatur.
Meskipun demikian, RUU Romman juga mendapat dukungan dari legislator Republik, Jordan Ridley, yang menjadi salah satu sponsornya. Ridley menyatakan dukungannya untuk memberikan waktu bagi pemerintah daerah mengembangkan peraturan zonasi. Namun, ia juga mengakui bahwa pusat data "menyediakan pendapatan pajak dan pekerjaan bergaji tinggi," menunjukkan bahwa ia tidak sepenuhnya menentang keberadaan fasilitas tersebut. Paul Glaze, juru bicara Georgia Conservation Voters, melihat RUU ini sebagai "pratinjau pemilihan umum" mendatang, di mana setiap kandidat yang serius untuk jabatan negara bagian harus memiliki posisi yang jelas mengenai isu ini. Perdebatan ini menandai titik balik penting dalam bagaimana Amerika Serikat akan menyeimbangkan ambisi teknologi dengan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan warganya.
