TeknoLogiz News – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan aturan baru yang akan membatasi promosi saham dan investasi berbayar di media sosial seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Aturan ini tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) No. 13 Tahun 2025, yang mengatur pengendalian internal dan perilaku perusahaan efek.
POJK ini akan berlaku mulai 11 Desember 2025, dan bertujuan untuk mengatur kerja sama antara perusahaan saham/investasi dengan para influencer. Meskipun demikian, OJK belum memberikan detail spesifik mengenai kriteria akun media sosial yang dikategorikan sebagai influencer, termasuk jumlah pengikut yang menjadi patokan.
OJK menetapkan tiga poin penting dalam kerja sama tersebut. Pertama, influencer tidak wajib memiliki izin jika hanya menyediakan media untuk iklan atau menyampaikan informasi umum tentang pasar modal tanpa ajakan atau analisis pribadi. Kedua, influencer yang menawarkan atau mengajak audiens menjadi nasabah perusahaan saham/investasi harus memiliki izin sebagai mitra pemasaran sesuai dengan peraturan OJK. Ketiga, influencer yang memberikan analisis atau rekomendasi pribadi mengenai produk atau layanan investasi harus memiliki izin sebagai penasihat investasi dari OJK.
Menurut M. Ismail Riyadi, Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, aturan ini dibuat untuk melindungi investor, meningkatkan kualitas informasi, dan mengurangi konflik kepentingan dalam penawaran investasi, mengingat kompleksitas bisnis perusahaan efek dan tren promosi melalui media sosial.
Namun, aturan ini masih memiliki celah, termasuk definisi kerjasama yang dimaksud (apakah hanya berbayar atau tidak) dan kriteria akun influencer. Pengamat menyambut baik aturan ini, tetapi menyoroti perlunya larangan janji hasil investasi dan transparansi influencer mengenai isi kerjasama dengan perusahaan mitra.
