TeknoLogiz – Dokumen rahasia yang bocor ke publik baru-baru ini mengungkap fakta mengejutkan: Badan Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai AS (ICE) semakin memperdalam ketergantungannya pada teknologi komputasi awan Microsoft. Peningkatan ini terjadi di tengah gelombang operasi penangkapan dan deportasi yang semakin intensif, memicu pertanyaan serius tentang peran raksasa teknologi tersebut.
Dalam kurun waktu enam bulan menjelang Januari 2026, ICE dilaporkan telah melipatgandakan lebih dari tiga kali lipat jumlah data yang mereka simpan di platform Microsoft Azure. Periode ini bertepatan dengan membengkaknya anggaran ICE dan ekspansi cepat jumlah pegawainya, menandakan lonjakan investasi dalam infrastruktur teknologi.
Berdasarkan berkas yang diperoleh Guardian bersama mitranya, ICE tidak hanya menggunakan Azure untuk penyimpanan data mentah, tetapi juga memanfaatkan berbagai alat produktivitas Microsoft, serta produk berbasis kecerdasan buatan (AI). Teknologi AI ini diduga digunakan untuk mencari dan menganalisis data, termasuk gambar, video, dan menerjemahkan teks. Bahkan, beberapa sistem internal ICE disinyalir berjalan di server Microsoft.
Peningkatan penggunaan teknologi Microsoft ini menimbulkan kekhawatiran besar. Banyak pihak mempertanyakan apakah teknologi tersebut secara tidak langsung memfasilitasi penumpasan imigran oleh sebuah lembaga yang dituduh melakukan operasi ilegal dan menggunakan kekuatan berlebihan dalam skala besar. Operasi penegakan hukum ICE memang melonjak drastis sepanjang tahun lalu sebagai bagian dari kampanye deportasi massal pemerintahan Trump.
ICE, yang sering disamakan dengan agen pengawas domestik, kini memiliki akses ke segudang data pribadi warga AS. Dengan anggaran yang mencapai 75 miliar dolar AS, menjadikannya badan penegak hukum AS dengan pendanaan tertinggi, ICE telah menggelontorkan dana besar untuk teknologi. Mereka menjalin kontrak dengan perusahaan besar seperti Palantir dan penyedia lainnya, memperluas arsenal pengawasan yang mencakup aplikasi pengenalan wajah, database lokasi ponsel, drone, hingga spyware invasif.
Volume data yang disimpan ICE di Azure sangat fantastis. Pada Januari 2026, tercatat hampir 1.400 terabyte data. Angka ini melonjak tajam dari 400 terabyte pada Juli 2025. Jika seluruhnya berupa foto, jumlah tersebut setara dengan sekitar 490 juta gambar. ICE juga menyewa mesin virtual berdaya tinggi di Azure, yang berfungsi sebagai komputer di awan yang dapat diakses dari jarak jauh untuk menjalankan perangkat lunak khusus.
Microsoft, melalui juru bicaranya, menyatakan bahwa mereka menyediakan "alat produktivitas dan kolaborasi berbasis awan" untuk Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) dan ICE melalui mitra utama. Mereka menegaskan bahwa kebijakan dan ketentuan layanan Microsoft "tidak mengizinkan teknologi kami digunakan untuk pengawasan massal warga sipil, dan kami tidak percaya ICE terlibat dalam aktivitas semacam itu." Microsoft juga menyerukan Kongres, eksekutif, dan pengadilan untuk menetapkan batasan hukum yang jelas terkait penggunaan teknologi baru oleh penegak hukum.
Di balik pernyataan publik tersebut, muncul laporan adanya keresahan internal di Microsoft. Beberapa karyawan telah menyuarakan keprihatinan etika terkait penggunaan teknologi perusahaan oleh ICE. Pada Desember 2025, Microsoft sempat menyatakan tidak memiliki kontrak yang "mendukung penegakan imigrasi," namun kemudian mengklarifikasi bahwa mereka memang memiliki kontrak dengan ICE dan DHS, tetapi "saat ini tidak memiliki kontrak layanan AI yang secara khusus terkait dengan aktivitas penegakan hukum."
Microsoft bukan satu-satunya raksasa teknologi yang menghadapi gejolak internal terkait kerja sama dengan otoritas imigrasi federal. Amazon dan Google juga menjadi sasaran protes karyawan dan aktivis. Lebih dari 1.300 pekerja Google menandatangani petisi yang menuntut perusahaan memutuskan hubungan dengan DHS, dengan alasan lembaga tersebut "melanggar hukum sipil dan nasional serta hak-hak sipil dan asasi manusia." Mereka mendesak perusahaan untuk "mengakhiri keterlibatan kami dalam memberdayakan mereka."
